PADANG, ONTIME.ID — Sebanyak 180 ribu lebih penduduk angkatan kerja Sumatera Barat (Sumbar) menganggur. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi untuk lebih optimal dalam membuka lapangan kerja baru.
Semua ini terungkap saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 yang disampaikan oleh Gubernur, Mahyeldi dalam rapat paripurna di DPRD Sumbar baru-baru ini.
Mahyeldi memaparkan, Tahun 2022 penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,14 juta orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, 2,87 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 2,69 juta orang dan pengangguran 180,10 ribu orang.
Sementara jumlah bukan angkatan kerja mencapai 1,27 juta orang terdiri dari penduduk yang bersekolah 387,77 ribu orang, mengurus rumah tangga 724,53 ribu orang dan lainnya sebanyak 158,38 ribu orang.
“Angka tersebut merupakan modal utama bagi pembangunan Sumatera Barat sekaligus tantangan untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap atau mengurangi angka pengangguran,” ujar Mahyeldi.
Ia menuturkan, sementara untuk jumlah angkatan kerja di tahun 2022 didominasi oleh laki-laki, yang mencapai 1,69 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya (TPAK) sebesar 82,58 persen dan angkatan kerja perempuan sebesar 1,18 juta orang (dengan TPAK 56,28 persen). Sebaliknya jumlah bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yang tercatat sebanyak 913,87 ribu orang dan laki-laki hanya 356,81 ribu orang.
“Hampir setengah dari jumlah wanita yang berusia produktif yang tergolong bukan angkatan kerja. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mendorong terciptanya industri rumah tangga secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan sehingga diharapkan bermuara pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” tukas Mahyeldi.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Syamsul Bahri, mengatakan, untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk menekan angka pengangguran, program unggulan (progul) yang sudah dicanangkan oleh gubernur sesungguhnya telah cukup baik. Dimana pemerintah provinsi (Pemprov) telah memiliki komitmen menganggarkan 10 persen dari APBD yang ada setiap tahunnya untuk sektor pertanian.
Hanya saja Syamsul Bahri menyayangkan progul yang diusung gubernur ini eksekusinya tidak berjalan sesuai harapan. Sementara bicara tentang pengangguran, semua tidak bisa dilepaskan dari berhasil atau tidaknya program-program-program yang dijalankan pemerintah.
“Tingginya angka pengangguran tak terlepas juga dari program pemerintah daerah yang tak berjalan sesuai harapan, serapan APBD yang rendah, dan juga disebabkan inflasi yang tinggi di Sumbar,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat meminta, untuk menekan angka pengangguran, pemerintah daerah agar fokus menyusun perencanaan program kegiatan yang bisa langsung mengintervensi angka pengangguran itu sendiri.
“Mesti ada upaya menstimulus dari pemerintah, bagaimana agar setiap anggota keluarga di masyarakat bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian dari masyarakatnya juga harus bisa berfikir bagaimana supaya bisa produktif, salah satunya bisa dengan pemanfaatan lahan pekarangan,” ucap Hidayat. (*/vand)
