PADANG, ONTIME.ID – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti kegiatan Commander’s Call Ketum AHY dengan Ketua DPD dan Ketua DPC se-Indonesia.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota fraksi semua tingkatan dan Pengurus Partai Demokrat se-Sumbar. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual di kantor DPD Partai Demokrat Sumbar (3/4).
Pada kesempatan itu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus kudeta Partai Demokrat.
AHY pun menyatakan siap menghadapi PK tersebut dan tidak akan gentar. Ia mengatakan Demokrat menyerahkan kontra memori ke PTUN pada hari ini melalui penasihat hukum, Hamdan Zoelva.
Menurutnya, Moeldoko Cs masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 2021 lalu. PK yang diajukan Moeldoko Cs dilakukan di MA untuk menguji putusan lasasi MA dengan Nomor Perkara No 487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.
“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai Bacapres,” katanya.
Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK, kata AHY, karena Moeldoko mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru. Namun, menurutnya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru.
Dikatakannya, keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021 lalu.
“Pengalaman empirik menunjukkan, sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali, Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan. Dengan demikian, dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” katanya lagi.
Namun, AHY juga mengaku khawatir lantaran situasi hukum di negeri ini sedang mengalami ‘pancaroba’. Ia kemudian mengungkit kejadian baru-baru ini seperti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda.
Situasi hukum yang tidak menentu itu menurutnya berpotensi terjadi karena tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu atau bagian dari elite dan penguasa di Indonesia. “Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya,” ujarnya.
Menindak lanjuti Kegiatan Comannder’s Call tersebut, DPD Partai Demokrat menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan ini ke Pengadilan Tinggi Sumbar. Penyerahan tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar, Doni Harsiva Yandra, yang mewakili Pengurus DPD dan kader Partai Demokrat Sumbar.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi, menyampaikan langkah ini untuk menghindari upaya-upaya perebutan partai oleh kubu Moeldoko. Menurutnya, langkah ini telah berlandaskan asas hukum untuk menginformasikan upaya-upaya dari pihak eksternal. “Dalam surat tersebut kami uraikan landasan fakta serta beberapa keputusan hukum yang telah menegaskan ketiadaan landasan hukum yang memadai dari upaya pihak eksternal tersebut,” katanya.
Untuk itu, DPD Partai Demokrat Sumbar berharap, adanya penegakan hukum yang adil dan jangan sampai hukum dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Kemudian, permohonan ini juga bertujuan untuk memperkuat tim hukum DPP Partai Demokrat dalam memberikan kontra memori ke PTUN Jakarta. Demokrat Sumbar dengan tegas menyampaikan bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY adalah yang sah dan tidak bisa diganggu gugat. “Kader Demokrat Sumbar dan se-Indonesia solid bersama Ketua Umum AHY dan siap untuk memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2024,” ucapnya.
Diikuti Sejumlah DPC
Sementara itu, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumbar juga mendatangi Pengadilan Negeri (PN) pada masing-masing daerah untuk meminta perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung (MA).
Pada Senin (3/4), DPC Partai Demokrat Kota Padang dan Kabupaten Mentawai mendatangi Pengadilan Negari (PN) Padang untuk meminta perlindungan hukum ke MA yang disampaikan melalui PN Padang. Upaya ini dilakukan setelah Kepala Staf Presiden (KSP) disebut mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
