PADANG, ONTIME.ID- Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Dorongan ini disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar mengingat semakin meningkatnya kebutuhan anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah, di lain sisi dana transfer yang diterima dari pusat semakin berkurang.
Juru Bicara fraksi PKS DPRD Sumbar, Mochklasin menyampaikan, selama tahun 2023 Pemprov Sumatera Barat telah cukup banyak menorehkan prestasi.
Prestasi tersebut diantaranya, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai wujud dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul. Dalam hal ini Sumbar peringkat ke- 7 secara nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif cukup meningkat.
“Meski sejumlah prestasi berhasil ditorehkan, untuk sektor lain masih ada yang belum maksimal, dan perlu mendapat perhatian dari Pemprov. Salah satunya kaitan dengan pendapatan daerah,” ujar Mochklasin saat menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Sumbar baru-baru.
Ia mengatakan, pemprov perlu melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini mengingat kebutuhan anggaran untuk mendukung pembangunan kian meningkat. Disisi lain penambahan dana transfer daerah makin sulit, bahkan cenderung berkurang dan penggunaannya pun banyak yang sudah diarahkan.
“Kondisi ini ditambah lagi dengan pemberlakuan opsen untuk penerimaan pendapatan daerah dari kendaraan bermotor. Maka dari itu, mesti ada upaya konkrit untuk bisa menambah pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain menyinggung tentang sektor pendapatan, sehubungan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, Fraksi PKS meminta tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif yang menyedot anggaran hampir Rp1 triliun, agar diiringi dengan peningkatan kinerja pegawai.
Kemudian untuk UPTD/ OPD yang memberikan pelayanan dan retribusi daerah, namun capaian pendapatan dari retribusi masih rendah juga diminta untuk mendapat perhatian, bagaimana ke depan agar lebih ditingkatkan lagi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, fraksi ini melihat angka-angka dalam proyeksi dan capaian pendapatan daerah selama ini masih belum sesuai, bahkan jauh dari target yang dituangkan di RPJMD.
Dalam RPJMD tertulis angka Pendapatan Daerah pada tahun 2023 adalah Rp7,067 triliun dan PAD adalah Rp 3,083 triliun. Namun pada akhirnya, target yang dipatok masih jauh dari angka tersebut.
“Fraksi Gerindra meminta agar kedepan, proyeksi dan capaian Pendapatan Daerah ini bisa disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya.
Sementara itu, Hardinalis Kobal dari Fraksi Golkar menyarankan, untuk memaksimalkan pendapatan terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi SKPD yang mencapai 100 persen atau lebih pencapaian targetnya bisa diberi penghargaan. Sementara bagi yang tak mencapai target hendaknya diberi sanksi, salah satunya bisa dalam bentuk pengurangan TPP bagi pengelola PAD tersebut. (vand)
