PADANG, ONtime.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat (Sumbar) ke-79, Selasa (1/10) di ruang sidang utama gedung DPRD setempat.
Rapat paripurna hari jadi Sumbar ke-79 ini dipimpin oleh Ketua sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar didampingi oleh Wakil Ketua sementara DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman.
Sementara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dihadiri oleh Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Perayaan Hari Jadi Sumbar ke-79 ini mengusung tema ” Sumbar Maju Bermartabat”.
Rapat paripurna Istimewa Hari Jadi Sumbar ini juga dihadiri oleh tokoh Sumbar yang telah malang melintang pada kancah nasional dan internasional yakni Dr.Dino Pati Djalal, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, DR. Yusharto Huntoyungo, serta Prof.DR.Ir Musliar Kasim, MS guru besar dan Rektor Universitas Baiturrahmah Padang.
Ketua sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, peringatan Hari Jadi Sumbar ke-79 jangan hanya sekedar seremonial semata, namun harus dijadikan sebagai momentum evaluasi bersama sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah.
Rangkaian Hari Jadi Sumbar ke-79 dimulai sejak awal bulan September 2024 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Film Pendek Sejarah Berdiri Sumbar, Sumbar Alek hingga Pekan Kebudayaan Daerah.
Dia mengingatkan, masyarakat Sumbar jangan hanya larut dalam euforia bangga menjadi orang Minangkabau yang terkenal akan adat istiadat nya, lebih penting lagi untuk langkah evaluasi, apakah adat budaya dan keramahtamahan tersebut masih kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oleh sebab itu, peringatan HUT Sumbar harus dimaknai refleksi dan evaluasi diri dari mulai pemimpin daerah, DPRD, seluruh lembaga pendidikan, masyarakat adat serta pemuda-pemudi, apakah telah menerapkan nilai-nilai filosofis Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, sebagai masyarakat Minangkabau.
Dia menyebut, dalam 10 tahun terakhir banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh Sumbar, salah satunya komitmen untuk mewujudkan cita-cita pendirian NKRI untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.
Kondisi ini dapat dibuktikan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar tahun 2023 sudah mencapai 75.64, berada pada rangking tujuh nasional dan dua di pulau Sumatera. Begitupun tingkat kemiskinan pada semester I tahun 2024 hanya sebesar 5.97 persen, jauh lebih baik di atas rata-rata nasional yang mencapai 9.03 persen.
Indek Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada Maret 2024 juga rendah yaitu sebesar 0.283. Kondisi tersebut menunjukan pemerataan pendapatan masyarakat antar daerah dan antar golongan di Sumbar. Meski demikian masih ada permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
Diantara pemerataan infrastruktur antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Belum sesuainya dengan target yang ditetapkan terhadap beberapa hal tersebut, faktor utamanya bukan karena kelalaian dari pemerintah daerah, tetapi lebih disebabkan karena keterbatasan fiskal daerah serta kondisi geografis daerah yang cukup sulit.
“Ini tentu menjadi tugas dan kewajiban kita bersama, baik pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, perantau dan semua stakeholder terkait,” katanya.
Sementara itu Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, tantangan pembangunan SDM ke depan hingga jangka 20 tahun tidak lagi diukur dalam skala IPM, namun lebih difokuskan bagaimana manusia tersebut memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan.
Ke depan pembangunan akan dilakukan melewati batas administrasi suatu daerah bahkan negara, migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, tidak tertutup kemungkinan akan semakin terbuka, apalagi di topang dengan kemajuan teknologi yang semakin membuka kesempatan setiap orang untuk bekerja dimana saja dan kapan saja. (*)
