PADANG, ONtime.ID—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan, kemajuan infrastruktur yang terjadi dalam tujuh tahun terakhir menjadi salah satu indikator utama yang mendorong keluarnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status sebagai daerah tertinggal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, ada sejumlah indikator yang membuat pemerintah pusat tidak lagi memandang Mentawai sebagai daerah tertinggal. “Indikator utamamya karena kemajuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Menurut Medi, jika dibandingkan lima atau tujuh tahun lalu, Kepulauan Mentawai telah berhasil mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam aspek pembangunan infrastruktur lewat sejumlah program yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Salah satunya adalah pembangunan Trans Mentawai yang diharapkan akan meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah di Bumi Sikerei. Kendati belum sepenuhnya rampung, namun beberapa ruas seperti jalan pantai timur dari Peipei ke Labuhan Bajau sepanjang 188,2 kilometer telah selesai dibuka sekitar 90 persen.
Selain itu, lepasnya Mentawai dari status daerah tertinggal juga tidak lepas dari meningkatnya volume kapal yang lewat. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo bahkan meresmikan Bandar Udara Mentawai (Rokot) pada 25 Oktober 2023. Salah satu bandara terluar Indonesia ini memiliki panjang runway 1.500×30 meter dan dapat dilandasi pesawat yang lebih besar, yaitu ATR 72-600 berkapasitas maksimal 78 orang.
Ia menyebut, saat ini Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai masih terus mengupayakan dan berdiskusi dengan pihak maskapai terkait pola subsidi yang akan diterapkan di bandara itu. Pasalnya, hingga kini bandara itu baru dilandasi pesawat Cessna Grand Caravan dan sejenisnya.
Selain itu, peningkatan jumlah agenda ekonomi kreatif dan pariwisata hingga kunjungan wisatawan mancanegara ke Bumi Sikerei juga turut menjadi alasan Kemendes PDTT melepas status Mentawai sebagai daerah tertinggal. “Pariwisata di Mentawai itu sekarang tumbuh menggeliat meskipun sebagian kebutuhan pariwisata itu masih kita bawa dari Padang,” ucapnya.
Tidak hanya dari segi pembangunan infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mentawai juga telah mengalami peningkatan Pemprov Sumbar yang memberikan tunjangan khusus kepada para guru yang bertugas di daerah terluar seperti Mentawai.
“Selama tiga atau empat tahun ke depan pemerintah provinsi akan tetap mengalokasikan tunjangan khusus bagi guru-guru di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dianggarkan sebesar Rp12 miliar,” katanya.
Medi menjelaskan, tunjangan khusus tersebut ditujukan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Mentawai yang diharapkan berdampak pada perbaikan IPM. Pemprov Sumbar memastikan keberlanjutan tunjangan yang nantinya disebut sebagai tunjangan daerah terpencil agar kualitas sumber daya manusia di daerah itu terus meningkat.
Diketahui, Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil keluar dari status daerah tertinggal. Penetapan tersebut berdasarkan SK Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020-2024.
Akan tetapi, sejumlah pihak mempertanyakan indikator yang mendorong pemerintah mengeluarkan Mentawai dari status sebagai daerah tertinggal. Pasalnya, sejumlah persoalan masing merongrongi Mentawai, mulai dari masalah pelayanan kesehatan hingga elektrifikasi.
Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pesisir Selatan (Pessel)-Mentawai, Bakri Bakar mengatakan, untuk layanan kesehatan, hingga saat ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum bisa menikmatinya sesuai harapan. Kekurangan berbagai fasilitas masih jadi momok yang belum terpenuhi dengan baik. Salah satunya soal ketiadaan ambulans laut yang masih menjadi keluhan masyarakat di sana.
“Siapapun gubernurnya ke depan, kami harap bisa memberikan perhatian layanan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat Mentawai,” ucapnya.
Ia menyebut, dalam kebutuhan ambulans laut mungkin sudah ada tersedia, tetapi kondisinya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Hal ini menyebabkan masyarakat Mentawai masih kesulitan untuk membawa orang sakit berobat antarpulau, atau saat harus dirujuk ke Padang, termasuk saat ada yang meninggal dunia dan harus dibawa ke tempat lain.
“Fakta ini saya temukan saat turun reses ke Mentawai beberapa waktu lalu. Permasalahan ini harus mendapat perhatian serius, apakah dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Kalau pemerintah kabupaten tidak kuat mengganggarkan disebabkan APBD yang terbatas, mesti ada perhatian dari pemerintah provinsi atau pusat,” katanya.
Bakri Bakar mengungkapkan, untuk lalu lintas orang sakit atau meninggal dunia masyarakat Mentawai sejauh ini terpaksa harus menyewa kapal dengan harga Rp17-25 juta. Baik untuk menuju ke Padang, atau untuk meyeberang antar pulau.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) Sumatera Barat (Sumbar) Bidang Pemerintahan, Yosafat Saumanuk menyatakan, di Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga kini listrik masih belum menyala selama 24 jam penuh. Begitupun dengan sinyal jaringan telekomunikasi dan internet yang belum sepenuhnya bagus.
“Masih ada lampu yang tidak menyala, sinyal jelek, dan jalanan jelek di Mentawai. Jadi jangan seolah-olah ini hanya sengaja di-framing tapi tidak sesuai dengan kenyataan,” katanya.
Dengan situasi dan kondisi masyarakat Mentawai yang sampai saat ini masih hidup di tengah keterbatasan, Yousafat menilai keputusan terbaru Mendes PDTT terkait status Mentawai tidak ubahnya seperti klaim kosong sarat pencitraan saja.
“Ini sangatlah lucu. Indikator tertinggalnya tidak jelas, begitupun dengan indikator sudah tidak tertinggalnya. Pemerintah pusat hanya menerima laporan saja dan tidak pernah turun ke lapangan. Janganlah pencitraan. Kami di Mentawai sudah bosan terus-terusan dijadikan dagangan politik,” ujarnya. (*)
