PADANG, ONTIME.ID–Unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang telah melaksanakan agenda jemput aspirasi masyarakat (reses) yang dimulai pada tanggal 1 Maret dan masih berjalan hingga sekarang, (7/3-red).
Dari reses yang dilakukan oleh dewan tersebut, sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat Kota Padang diungkapkan, yakni terkait banjir, timpangnya penyebaran bantuan PKH, hingga kebutuhan jalan lingkungan.
Masyarakat Kampung Baru Keluhkan Zonasi dan Ketimpangan Penyaluran PKH
Persoalan zonasi penerimaan siswa baru hingga timpangnya penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi keluhan yang ditampung Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, saat reses masa sidang kedua 2022/2023 di Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kamis (2/3).
“Banyak anak-anak warga Kampung Baru yang tidak tertampung pada sekolah negeri terdekat. Dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, masyarakat terpaksa menyambung pendidikan anaknya di sekolah swasta,” katanya.
Suwirpen menyebut, penyebaran bantuan PHK juga mengalami ketimpangan. Ada masyarakat yang sangat membutuhkan, justru tidak tersentuh bantuan. Oleh karena itu, ia mendesak agar basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaharui.
“Kondisinya terbalik, masyarakat mampu sekolah di negeri, sementara yang kurang mampu melanjutkan pendidikan di swasta. Ironisnya, penyebaran bantuan PKH juga mengalami kondisi yang sama,” tukasnya.
Ia berharap keluhan masyarakat itu segera dicarikan solusinya. Apalagi sekarang kondisi ekonomi sulit dan di dunia kerja pun banyak terjadi PHK. Kondisi itu diperburuk dengan tingginya harga bahan pokok.
Warga Koto Tangah Adukan Masalah Banjir dan Pengangguran
Anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, Jumat (3/3) menggelar kegiatan reses di dua lokasi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Lokasi pertama di daerah Dadok Tunggul Hitam, di rumah salah seorang kader PDI Perjuangan.
Lebih dari 150 orang warga Jalan Dakota itu berkumpul untuk menyampaikan uneg-uneg yang selama ini mereka pendam. Mereka menumpahkan kepada anggota dewan yang sesekali berkunjung ke tempat mereka, salah satunya perkara banjir yang sering melanda kawasan itu.
“Jalan ini, halaman sampai ke rumah-rumah yang rendah, banjir. Selutut, tergantung kondisi hujannya,” ucap Neng Sudarmi, salah seorang warga.
Hendra, seorang pemuda juga menyampaikan persoalan sama. Menurutnya, saluran got atau drainase yang tersumbat, membuat air tidak mengalir ke pembuangan yang lebih besar.
“Kalau hujan, banjir pak, parit-paritnya nggak ada, tersumbat, semoga bisa dibuat aliran air disini sehingga tak banjir lagi,” kata Hendra.
Menanggapi persoalan itu, menurut Albert, pemerintah daerah sering beralasan tidak ada anggaran sehingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase menjadi terlupakan.
“Jujur kita katakan, bahwa penanganan pemerintah terhadap infrastruktur itu masih kurang, alasan mereka kan selalu keterbatasan anggaran, dan ini kan perlu dicarikan jalan keluarnya. Kedepan kita akan mendorong, setiap pengusaha-pengusaha properti ini juga harus punya kewajiban terhadap infrastruktur apakah itu jalan dan juga drainase,” ucap Albert, usai menggelar pertemuan yang ke dua di kampung Sapek kelurahan Batipuh Panjang.
Selain persoalan banjir, tingginya angka pengangguran, juga diadukan warga Koto Tangah, terutama warga kampung Sapek. Albert berjanji akan mengarahkan pokok-pokok pikirannya untuk memperbanyak membuat pelatihan-pelatihan keahlian, sehingga bisa membuka luang pekerjaan baru terutama bagi generasi muda.
Pengurus Minta Desrio Perbaiki Masjid Raya Ganting
Pengurus Masjid Raya Ganting Kota Padang ajukan anggaran ratusan juta lebih untuk memperbaiki mesjid yang berstatus cagar budaya tersebut. Pengajuan itu diungkapkan saat reses Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang Desrio Putra, Jumat malam (3/3).
” Karena Masjid Raya Ganting merupakan cagar budaya yang berumur ratusan tahun, saya realisasikan bantuan Rp50 juta untuk perbaikan beberapa sisi bangunan yang berasal dari dana pokok pikiran (pokir),” katanya di depan ratusan masyarakat ganting di reses tersebut.
Dia mengatakan dalam Undang-undang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan provinsi adalah gubernur dan DPRD Sumbar, kalau di Kota Padang, wali kota dan DPRD nya. Jadi tidak semua aspirasi yang bisa diakomodir karena sudah ada kewenangannya masing-masing.
Desrio Putra meminta pemerintah provinsi atau pemerintah kota/kabupaten serius dalam mengelola situs cagar budaya yang ada di daerah mereka sehingga terpelihara dengan baik.
“Kalau peduli dengan cagar budaya tentu mereka ikut menjaga agar cagar budaya yang ada terpelihara dengan baik,” katanya. (*/red)
