PADANG, ONtime.ID—DPRD Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya punya pimpinan definitif. Dengan telah dilantiknya pemimpin baru, DPRD Sumbar diharapkan bisa segera bergerak untuk menyelesaikan segudang “pekerjaan rumah” yang telah menanti.
Pelantikan pimpinan DPRD Sumbar itu dilaksanakan pada rapat paripurna Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Definitif DPRD Sumbar Masa Jabatan 2024-2029 pada Rabu (9/10). Adapun pimpinan yang ditetapkan adalah Muhidi (PKS) sebagai Ketua dan Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), M. Iqra Chissa Putra (Golkar) Nanda Satria, (NasDem) masing-masing sebagai wakil ketua.
Mengawali tugas sebagai Ketua definitif DPRD Sumbar, Muhidi mengajak semua pemangku kepentingan di daerah, baik itu pemerintah daerah, forkopimda, perguruan tinggi, serta semua elemen masyarakat meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi.
Hal ini disampaikan mengingat beratnya tantangan dan hambatan tugas yang harus dilalui ke depan. Seperti pada tataran global, terdapat kondisi ketidakpastian politik dan ekonomi dunia sebagai dampak memanasnya kondisi di Timur Tengah dan Ukraina.
Sementara itu, dalam tataran nasional dan lokal, dalam waktu dekat akan terjadi transisi kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah, perpindahan Ibu Kota Negara, ekonomi yang cenderung melemah dan semakin berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Beratnya tantangan ke depan perlu dihadapi bersama oleh semua pemangku kepentingan, baik oleh DPRD, pemerintah daerah, forkopimda, perguruan tinggi, serta semua elemen masyarakat. Mari bersama-sama kita meningkatkan sinergisitas, kolaborasi dan interaksi antar lembaga dan antarpemangku kepentingan di lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar),” ujarnya.
Muhidi mengatakan, lembaga DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah juga akan terus diperkuat. Kapasitas dari setiap anggota bakal ditingkatkan. Sehingga ke depan DPRD Sumbar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga berharap dukungan dari seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama mengawal pembangunan untuk kepentingan masyarakat demi terwujudnya Sumbar yang madani, maju, dan berkelanjutan.
Muhidi mengatakan, setelah pimpinan definitif terbentuk, dalam waktu dekat juga akan segera dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD), terdiri dari komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan perda, dan badan kehormatan.
Ia menyebut, pembentukan AKD perlu disegerakan karena sudah banyak tugas dan pekerjaan yang menunggu, baik tugas-tugas ke dewanan maupun tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sudah mesti diagendakan pembahasan Ranperda APBD 2025, menindaklanjuti hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap ranperda-ranperda yang sudah dibahas oleh anggota DPRD sebelumnya, serta merampungkan semua kegiatan dalam pencapaian target kinerja Propemperda dan Rencana Kerja DPRD Sumbar Tahun 2024.
“Kami berharap AKD bisa segera terbentuk, sehingga kerja sama dengan eksekutif bisa cepat dimulai,” ujar dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Setdaprov Sumbar, Irwan mewakili Plt Gubernur, Audy Joinaldy dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan selamat kepada DPRD periode 2024-2029 karena telah melalui satu tahapan penting, yaitu peresmian pimpinan definitif. Dengan demikian maka pembentukan alat kelengkapan DPRD untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah segera bisa diwujudkan.
Ia juga mengingatkan, tugas pembangunan daerah ke depan cukup berat dan menghadapi tantangan, maka perlu dijaga keberlangsungan mekanisme check and balance agar terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga perwakilan rakyat memiliki peran kunci dalam mengembangkan kehidupan demokratis dan menjamin keterwakilan rakyat,” ucapnya.
Irwan juga berharap semoga kerja sama harmonis yang telah terjalin antara DPRD dan pemerintah daerah terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.
Segudang PR Menanti
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas (Unand), Prof. Aidinil Zetra menegaskan, ada banyak sekali pekerjaan rumah (PR) yang mesti dituntaskan oleh DPRD Sumbar di bawah kepemimpinan baru.
Di samping menuntaskan pembahasan sejumlah peraturan daerah (perda) penting seperti Perda Tanah Ulayat dan perda strategis sejenisnya, para wakil rakyat juga harus memikirkan berbagai isu lingkungan, seperti isu pengelolaan sampah serta kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini mengancam ketersediaan lahan pertanian Sumbar.
“Sumbar adalah daerah pertanian, tetapi di hampir seluruh kabupaten/kota saat ini terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran. Masalah ini harus diselesaikan dengan adanya perda dan regulasi yang jelas,” ujarnya.
Sampai saat ini, Sumbar tidak memiliki satu pun regulasi yang mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran. Situasi ini harus menjadi perhatian serius bagi para wakil rakyat di parlemen.
“Sumbar juga menghadapi persoalan serius soal pertumbuhan ekonomi yang lambat. Meski hal ini tidak spesifik menjadi tugas wakil rakyat, namun perlu diingat bahwa wakil rakyat berperan penting pada proses perencanaan program strategis dan perancangan anggaran,” ucapnya.
Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumbar ini harus segera diantisipasi oleh eksekutif maupun legislatif. Jika langkah konkret tidak segera diambil, Sumbar dipastikan akan semakin tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, Sumbar saat ini juga menjadi satu-satunya daerah di Pulau Sumatera yang belum terkoneksi sempurna dengan Jalan Tol Trans Sumatera yang dibangun dari Aceh sampai dengan Lampung.
“Khusus untuk penuntasan jalan tol, ini adalah pekerjaan kolosal. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemprov tapi juga pemda. Semua unsur harus bisa bekerja sama untuk menuntaskan proyek strategis nasional itu tanpa merugikan satu pun pihak,” ujarnya.
Di sisi lain, Aidinil mengatakan, berdasarkan angka-angka statistik, kualitas pendidikan Sumbar selalu diklaim terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada kenyataannya, berbagai indikasi gejala penurunan kualitas pendidikan Sumbar jelas sangat terasa sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu ditandai dengan maraknya aksi kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan, dan LGBT yang terjadi di institusi pendidikan Sumbar.
Situasi itu berkaitan erat dengan semakin turunnya kualitas dan ketahanan institusi keluarga, sekolah, dan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah di Sumbar. Ini mengindikasikan kegagalan mengantisipasi dampak negatif globalisasi.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Indang Dewata menyebut, ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian DPRD, yakni pemaksimalan potensi ekonomi daerah seperti sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, serta masih adanya infrastruktur jalan yang rusak di berbagai daerah.
Ia menuturkan, sejauh ini masih banyak ditemukan akses jalan menuju destinasi wisata yang rusak dan berlubang-lubang. Kondisi ini sudah pasti akan mencoreng citra pariwisata Sumbar dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung.
Dengan kondisi akses jalan yang sempit, macet, dan berlubang, wisatawan yang berkunjung ke Sumbar pasti akan malas untuk berkunjung kedua kalinya. Seandainya saja konektivitas akses jalan antar wilayah di Sumbar sudah bagus, wisatawan dari provinsi tetangga seperti Riau dan Sumut yang masuk via Kabupaten Lima Puluh Kota tentu akan lebih mudah sampai ke Kota Padang atau bahkan Kabupaten Pesisir Selatan sekalipun dalam satu kali perjalanan
Pembenahan kualitas akses jalan ini, secara otomatis juga akan membuka peluang pengoptimalan keunikan berbagai potensi pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Setelah aksesibilitas jalan, sektor pariwisata Sumbar juga membutuhkan atraksi yang menarik bagi wisatawan. Sehingga mereka akan punya lebih banyak alasan untuk tinggal dan menghabiskan lebih banyak uang selama berada di Sumbar,” ujarnya. (*)
